Bank TGR ikuti Rakornas Keuangan Daerah 2019

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

 

Bank TGR ikuti Rakornas Keuangan Daerah 2019

Jakarta- Direktur Utama Bank TGR, Ahmad Efendi ZN, SE, MSi mengikuti Rakornas Keuangan Daerah 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019).  Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 itu mengusung tema ‘Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik’.

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan tujuan digelarnya rakornas tersebut yakni untuk meningkatkan pengelolaan BUMD dan membicarakan terkait masalah hingga solusinya. Adapun, kata Agus, rakornas itu sendiri diikuti oleh 3.000 peserta yang terdiri dari unsur pejabat daerah hingga Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Peserta 3.000 orang, pejabat provinsi, kabupaten/kota, Dewan Pengawas Direksi BUMD,” kata Agus.

Rakornas Keuangan Daerah dibuka oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Hadi Prabowo, MSi. Dalam sambutannya Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo menyampaikan dengan digelarnya Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat mengupayakan langkah-langkah kedepan dalam memajukan BUMD.

Hadi Prabowo menilai kekinian perlu adanya penataan BUMD kembali agar dapat menjadi sumber aset pendapatan daerah. Salah satunya, dengan meningkatkan profesionalitas pengelolaan BUMD, tentu mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip good governance,” tandasnya.

Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan perlunya Penguatan BUMD dan sinergisitas BUMD dan BUMN.

Untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BUMD, Cahyo Kumolo menyatakan telah memberi akses BPR BUMD untuk pengelolaan keuangan desa seperti termaktub dalam  Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020  “Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa terkait pengelolaan keuangan desa, serta mendukung penguatan BUMD lembaga keuangan Bank (Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah), maka sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah kepada BUMD dimaksud, pemerintah desa dapat membuka rekening kas desa pada Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang sehat sesuai peraturan perundangan“.

Untuk diketahui dalam acara tersebut turut hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Teguh Sepangkat, Dirut BRI dan Dirut PT Food Station Cipinang Jaya,  mereka hadir sebagai pemateri.

Saut Situmorang dalam pemaparannya menyatakan perlunya Integritas dalam pengelolaan BUMD, Integritas meliputi kejujuran, kepedulian, kesederhanaan, mandiri, tanggung Jawab, independen dan berani.  Saut juga menyampaikan agar BUMD menghindarkan diri dari konflik kepentingan, fraud dan kerugian Negara, agar terhindar dari persoalan hukum.  BUMD diminta agar meningkatkan inovasi, profesionalitas dan mendasarkan diri pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip good governance.